Kasus-Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Pancasila – PPKN Kelas 12

Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Pancasila, sebagai dasar ideologi negara Indonesia, mengandung nilai-nilai yang secara mendasar mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara. Pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila berarti pelanggaran terhadap nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Untuk memahami lebih dalam, mari kita bahas hakikat HAM, hubungannya dengan Pancasila, serta beberapa contoh kasus pelanggaran yang relevan.

A. Hakikat Hak dan Kewajiban Asasi Manusia

1. Makna Hak Asasi Manusia

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. HAM merupakan anugerah yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap individu. Hak ini meliputi hak untuk hidup dengan martabat dan kehormatan sebagai manusia.

Jan Materson, anggota Komisi HAM PBB, menjelaskan bahwa HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada manusia. Tanpa hak tersebut, manusia tidak dapat hidup sesuai dengan kodratnya. Intinya, HAM merupakan hak alami yang dimiliki sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh pihak lain.

2. Ciri-Ciri Hak Asasi Manusia

HAM memiliki beberapa ciri khas:

• Hakiki: Hak ini melekat pada setiap manusia sejak lahir.
• Universal: Berlaku untuk semua orang, tanpa memandang latar belakang.
• Tidak dapat dicabut: HAM tidak bisa dihilangkan atau diserahkan kepada orang lain.
• Tidak dapat dibagi: Semua orang berhak atas seluruh jenis HAM, baik hak sipil, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya.

3. Makna Kewajiban Asasi Manusia

Kewajiban asasi manusia adalah tanggung jawab dasar yang harus dilaksanakan oleh setiap individu. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, kewajiban dasar manusia merupakan perangkat kewajiban yang harus dijalankan untuk memastikan hak-hak orang lain dapat ditegakkan.

B. Hak dan Kewajiban dalam Perspektif Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara mencakup nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam menghormati dan melindungi HAM. Nilai-nilai ini dapat dijabarkan melalui tiga tingkatan, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis Pancasila.

1. Nilai Dasar Pancasila dan HAM

• Sila Ketuhanan Yang Maha Esa: Menjamin hak kebebasan beragama dan kewajiban menghormati perbedaan keyakinan.
• Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Menekankan kesetaraan hak dan kewajiban semua warga negara di mata hukum.
• Sila Persatuan Indonesia: Mengamanatkan solidaritas dan gotong royong untuk mempersatukan warga negara.
• Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Menjunjung tinggi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan tanpa adanya tekanan.
• Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Mengakui hak-hak individu dan memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan publik.

2. Nilai Instrumental Pancasila dan HAM

Nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai dasar Pancasila yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Beberapa instrumen hukum yang menjamin HAM di Indonesia antara lain:

• UUD 1945 Pasal 28A-28J: Menyediakan landasan konstitusional bagi perlindungan HAM.
• UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM: Menjadi rujukan utama dalam penegakan hak asasi di Indonesia.
• UU RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM: Mengatur mekanisme pengadilan untuk kasus pelanggaran HAM berat.

3. Nilai Praksis Pancasila dan HAM

Nilai praksis adalah penerapan langsung nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapannya adalah:

• Sila Ketuhanan Yang Maha Esa: Menghormati kebebasan beribadah dan menjaga kerukunan antarumat beragama.
• Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Menghargai persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia.
• Sila Persatuan Indonesia: Mewujudkan semangat nasionalisme dan kebersamaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

C. Jenis-Jenis Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori besar, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Berdasarkan UU RI Nomor 26 Tahun 2000, contoh pelanggaran HAM berat meliputi:

• Kejahatan genosida: Tindakan untuk memusnahkan sebagian atau seluruh kelompok tertentu berdasarkan ras, etnis, atau agama.
• Kejahatan terhadap kemanusiaan: Tindakan sistematis seperti pembunuhan, perbudakan, pengusiran, atau penyiksaan yang ditujukan pada kelompok masyarakat sipil.

D. Penyebab Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM dapat dipicu oleh faktor internal maupun eksternal, seperti:

• Faktor internal: Egoisme, rendahnya kesadaran akan HAM, dan sikap tidak toleran.
• Faktor eksternal: Penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan penegak hukum, serta penyalahgunaan teknologi.

E. Upaya Pemerintah dalam Penegakan HAM

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis untuk menegakkan HAM, di antaranya:

1. Pembentukan Komnas HAM: Berdiri pada tahun 1993 untuk memantau dan menindaklanjuti pelanggaran HAM di Indonesia.
2. Pembentukan Instrumen HAM: Berupa peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungan HAM.
3. Pembentukan Pengadilan HAM: Pengadilan khusus yang menangani kasus pelanggaran HAM berat, baik yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri.

Dengan demikian, pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila merupakan tindakan yang melanggar hakikat manusia dan bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara. Melalui penerapan nilai-nilai Pancasila, kita dapat mencegah pelanggaran HAM dan mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab.

[dkpdf-button]